PERIHAL TRANSMIGRASI

Minggu, 06 Agustus 2017

Transmigrasi merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan.  Kesejahteraan transmigran didapat melalui tahap seleksi, lalu pembekalan dari berbagai pelatihan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan bertransmigrasi para transmigran didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

Pada umumnya sebagian besar calon transmigran terdiri dari penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha, dan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya, serta penduduk yang telah mampu mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya.

Kondisi calon transmigran yang kurang beruntung dengan keadaan sosial ekonomi yang lemah, tetapi mempunyai tekad dan semangat untuk meningkatkan kesejahteraannya ternyata jumlahnya tidak sedikit, antara lain petani tanpa tanah, petani gurem, perambah hutan dan peladang berpindah. 

Calon transmigran yang relatif berpotensi dan yang mandiri ternyata semakin banyak. Calon transmigran seperti pada ketiga kelompok di atas merupakan modal sumber daya manusia pembangunan guna mewujudkan tujuan, sasaran dan arah penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 

Dalam hubungan ini pemerintah mempunyai fungsi mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan ketransmigrasian.

Keikutsertaan sebagai transmigran didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Transmigran sendiri terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya. 

Pada dasarnya untuk memantapkan pembinaan, setiap transmigran harus telah berumah tangga. Akan tetapi, karena pertimbangan khusus, seperti kebutuhan tenaga ahli, guru, dan dai, yang sangat diperlukan sebagai motivator atau penyuluh, meskipun belum menikah, seseorang dapat menjadi transmigran.

Syarat dan tata cara penetapan transmigran

Pelaksanaan penetapan, pencabutan status dan penggantian calon transmigran dan transmigran ditujukan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh calon transmigran yang berkualitas.

Syarat menjadi transmigran

  1. Warga Negara Indonesia 
  2. Berkeluarga 
  3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  4. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun 
  5. Belum pernah bertransmigrasi 
  6. Berbadan sehat 
  7. Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan 
  8. Menandatangani urat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran
  9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi

Tata cara penetapan sebagai calon transmigran dan sebagai transmigran

  1. Bupati/Walikota menetapkan calon transmigran atas usulan Kepala Satuan Kerja yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian, selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP)
  2. Penetapan jumlah calon transmigran disesuaikan dengan program perpindahan transmigrasi yang dialokasikan pada kabupaten/kota yang bersangkutan
  3. Calon transmigran yang telah ditempatkan di lokasi permukiman transmigrasi  ditetapkan sebagai transmigran oleh Bupati/Walikota daerah tujuan transmigrasi selambat-lambatnya 7 hari sejak ditempatkan
  4. Calon transmigran dan transmigran yang telah ditetapkan mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku


Seleksi Calon Transmigran

Menjadi calon transmigran harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah. Seleksi calon transmigran pada semua jenis transmigrasi (Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri) diperlukan agar kriteria mengenai calon transmigran dapat dipenuhi, dalam rangka lebih menjamin tercapainya sasaran penyelenggaraan transmigrasi.

Pelayanan seleksi meliputi seleksi administrasi, dan seleksi teknis. Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan seleksi teknis dilakukan dengan menguji kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Calon transmigran yang dinyatakan lulus seleksi diberi pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran pada Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah. Pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Sedangkan pendidikan dan pelatihan untuk calon transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang terkait dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Badan Usaha yang bersangkutan.

Calon transmigran pada Transmigrasi Umum diseleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan. Calon transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri diseleksi berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia dan dipilih dengan kesiapan dan keahliannya.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Transmigran

Pendidikan dan pelatihan calon transmigran dan transmigran dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya transmigran dengan memperhatikan pola usaha pokok yang dikembangkan.

Pendidikan dan pelatihan calon transmigran dan transmigran dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Menteri dan atau Badan Usaha mitranya memberikan kesempatan kepada calon transmigran dan transmigran untuk meningkatkan dan atau mengembangkan ketrampilan dan atau melalui pendidikan dan pelatihan.


Penyuluhan Calon Transmigran

Penyuluhan dilakukan untuk menumbuhkan motivasi, meningkatkan pengertian, pemahaman dan perubahan sikap perilaku penduduk untuk bertransmigrasi. Dalam penyuluhan dijelaskan mengenai kesempatan kerja, peluang usaha, tempat tinggal, kondisi geografis dan adat istiadat di permukiman transmigrasi.

Penyuluhan secara langsung dilakukan berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, misalnya : ceramah, diskusi, sarasehan, temu wicara dan lain-lain. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung dilakukan melalui media atau perantara, misalnya : radio, televisi, film, buku bacaan dan lain-lain.


Penempatan Transmigran

Penempatan transmigran di permukiman transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal. Selain itu, juga mempertimbangkan jumlah, komposisi asal calon transmigran, latar belakang sosial dan budaya, keahlian dan ketrampilan.

Penempatan transmigran pada Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah. Penempatan transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan dalam

perjanjian kerja sama. Sedangkan penempatan transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan sendiri oleh transmigran atau Badan Usaha yang menyediakan lapangan kerja atau usaha dan dapat dibantu oleh Pemerintah.


Layanan dan Bantuan untuk Transmigran

Pemerintah memberikan bantuan kepada transmigran melalui pengadaan berbagai jenis layanan dan bantuan berupa pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan hidup transmigran.

Jenis layanan dan bantuan sesuai dengan kegiatan usaha yang ditetapkan, perbekalan transmigran, pemindahan dan penempatan transmigran di lokasi tujuan, tempat tinggal transmigran dengan segala fasilitas permukiman, termasuk sarana ibadah dan kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta lahan dan/atau ruang usaha sebagai sarana lapangan kerja dan usaha yang dapat berkembang dengan layak, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup transmigran. 

Sebelum mampu mandiri transmigran diberi catu pangan, berupa natura dan non-natura atau dana yang dapat membantu meringankan biaya hidup di permukiman transmigrasi. Meskipun hampir semua kebutuhan usaha dan hidup transmigran dipenuhi, cara penyampaian dan besaran yang diberikan tetap bertujuan menjaga proses kemandirian bagi pengembangan kehidupan transmigran.

Pemberian tanah pekarangan dan tanah pertanian kepada transmigran disesuaikan dengan Undang-undang Pokok Agraria mengenai batas minimum buat tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh perorangan dengan pengertian bahwa dapat diberikan pembagian lebih dari 2 (dua) Ha, dengan berdasarkan kondisi tanah setempat, jenis/macam produksi pertanian (misalnya untuk tanaman export) dan kemampuan untuk mengolah tanah. 

Pemberian tanah kepada transmigran bukan petani misalnya nelayan, buruh perkebunan, buruh industri dan sebagainya sekurang-kurangnya 4 Ha untuk pekarangan yang letaknya tidak jauh dari tempat pekerjaan. Hal tersebut penting untuk memberikan jaminan hari tua bagi transmigran.

Pemberian hak-hak atas tanah kepada para transmigran dilakukan secara bertahap dan bertingkat berdasarkan atas ketentuan-ketentuan prosedur Agraria khusus di Daerah Transmigrasi. 

Hal tersebut memberikan dasar-dasar edukatif kepada para transmigran untuk secara aktif mengerjakan tanahnya dan apabila benar tanah pertanian tersebut dikerjakan secara produktif dari hak-hak atas tanah yang lebih rendah dapat ditingkatkan pada hak- hak tanah yang lebih tinggi, misalnya dari hak pakai menjadi hak milik. 

Kecuali itu para transmigran mendapat kejelasan status hukum tanahnya serta kepastian dan perlindungan hukum yang akan memberikan ketenteraman, kemantapan dan kegairahan kerja.

Dalam jangka waktu 5 tahun atau selama Proyek Transmigrasi tersebut belum diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, maka transmigran tidak dibenarkan merubah dan/atau memindahkan status hukum atas tanah miliknya.

Hak Milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali :

  1. Transmigran meninggal dunia;
  2. Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun;
  3. Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan.
  4. Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa :
  5. Informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta;
  6. Informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi; 
  7. Pendidikan dan pelatihan persiapan, perbekalan, dan pelayanan;
  8. Pengangkutan ke lokasi tujuan;
  9. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak  milik;
  10. Sarana produksi dan/atau sarana usaha;
  11. Sanitasi dan sarana air bersih;
  12. Catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapat penghasilan;
  13. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha;
  14. Fasilitas pelayanan umum permukiman;
  15. Prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil usaha; dan
  16. Bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.

Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa :

  1. Informasi seluas-luasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi;
  2. Lain yang diperlukan tentang lokasi tujuan transmigrasi;
  3. Bimbingan umum dan bantuan prasarana pelatihan;
  4. Pelayanan kepindahan dan penempatan di lokasi tujuan;
  5. Lahan usaha dan/atau sarana usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
  6. Sanitasi dan sarana air bersih;
  7. Sebagian kebutuhan sarana produksi;
  8. Penyediaan prasarana, fasilitas pelayanan umum, dan fasilitas pelayanan sosial permukiman; dan
  9. Pembinaan hubungan kemitraan usaha dan bimbingan sosial serta administrasi pemerintahan.

Sedangkan transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, yang mendapat bantuan dari Badan Usaha mitranya berupa :

  1. Perolehan kredit investasi dan modal kerja yang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran atas jaminannya;
  2. Bimbingan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
  3. Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan produktivitas;
  4. Informasi usaha;

Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa :

  1. Informasi seluas-seluasnya tentang peluang kerja dan usaha serta informasi lain yang dibutuhkan tentang daerah tujuan transmigrasi;
  2. Pengurusan kepindahan dan penempatan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi;
  3. Bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau usaha;
  4. Lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha dengan status hak milik, serta ramuan rumah;
  5. Penyediaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan sosial permukiman;
  6. Pembinaan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan; dan
  7. Bimbingan, Pengembangan, dan perlindungan kemitraan usaha.

Kebutuhan pengembangan usaha transmigran di luar bantuan Pemerintah diupayakan melalui kemampuan swadaya dan/atau melalui bantuan Badan Usaha.


Kewajiban Transmigran

Setiap transmigran berkewajiban untuk :

  1. Bertempat tinggal menetap di permukiman transmigran;
  2. Memelihara kelestarian lingkungan;
  3. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna;
  4. Mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan asset produksinya;
  5. Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya; dan
  6. Mematuhi ketentuan ketransmigrasian.