PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertanggung jawab terhadap tersukseskannya program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2017.

PROGRAM DAN KEGIATAN

KEGIATAN BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI

Sebagai pelaksana Kegiatan Bina Potensi Kawasan Transmigrasi yakni Direktorat, Bina Potensi Kawasan Transmigrasi bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di pusat meliputi :

  1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
    • Updating Data Potensi Kawasan Transmigrasi di Perbatasan
    • Basis Data dan Sistem Informasi Potensi Kawasan Transmigrasi
  2. Perencanaan Kawasan Transmigrasi
    • Review Rencana Kawasan Transmigrasi,
    • Bantuan Teknis dan Koordinasi Bidang Perencanaan Kawasan,
    • Pengendalian dan Evaluasi Kawasan Transmigrasi.
  3. Penetapan Kawasan Transmigrasi
    • Pengumpulan, Pengolahan Data, dan Penyiapan Peta Kawasan Transmigrasi,
    • Penilaian dan Penetapan Kawasan.
  4. Advokasi Kawasan Transmigrasi
    • Penyiapan Bahan Advokasi:
    • Pelaksanaan Advokasi Ketransmigrasian.
  5. Mediasi Kerjasama Antar Daerah
    • Mediasi Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah,
    • Koordinasi Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
  6. Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi
    • Pemeliharaan/Perawatan Sarana Kantor;
    • Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
    • Keperluan Sehari-hari Perkantoran;

KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Direktorat Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pusat dan daerah yang kegiatannya meliputi :

  1. Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)
    • Pengendalian Jasa Konsultansi Penyusunan RSKP,
    • Klarifikasi Calon Lokasi Rencana Satuan Kawasan Pengembangan
    • Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan di Kawasan Bunguran SKP C Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau (Perbatasan Negarasswakelola),
    • Penyusunan Grand Design Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Melolo Kab. Sumba Timur Prov. NTT (Prioritas Kementerian/swakelola);
    • Bantuan Teknis dan Pelaksanaan Tugas Mendesak Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
    • Database Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
  2. Perencanaan Teknis Satuan Permukiman (RTSP)
    • Pengendalian Jasa Konsultansi Pelaksanaan Penyusunan RTSP dan Rencana Teknis Jalan (RTJ);
    • Evaluasi Hasil Penyusunan RTSP dan RTJ,
    • Klarifikasi Calon Lokasi RTSP Usulan Program Pembangunan Transmigrasi; d.) Penyusunan RTSP dan RTJ Desa Sahan SKP.A Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat (Perbatasan Negara/swakelola),
    • Penyusunan RTSP dan RTJ Desa Semangat Entikong Kab. Sanggau Prov. Kalimantan Barat (Perbatasan Negara/swakelola);
    • Penyusunan RTSP dan RTJ Desa Simpang Tiga Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Perbatasan Negara/swakelola);
    • Penyusunan RTSP dan RTJ Kab. Natuna Prov. Kepulauan Riau (Perbatasan Negara/swakelola);
  3. Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan
    • Penyusunan Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan;
    • Pengendalian/Pendampingan Penyusunan Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan;
    • Klarifikasi Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan,
    • Penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat,  e.) Penyusunan Rencana Teknis Bendali Lokasi Yubuwai Kawasan Melolo, Kab. Sumba Timur, Prov. NTT (Prioritas kementerian/swakelola);
    • Penyusunan Rencana Teknis SAB Lokasi Kotakawau, Kawasan Melolo, Kab. Sumba Timur Prov. NTT (Prioritas Kementerian/swakelola);
    • Penyusunan Rencana Teknis Jalan dari Yubuwai ke Matawai Maringu kawasan Melolo, Kab. Sumba Timur Prov. NTT (Prioritas Kementeriansswakelola).
  4. Perencanaan Pengembangan Masyarakat
    • Pengendalian Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
    • Penyusunan Rencana Pengembangan Masyarakat SP Lokasi Laimbaru, Kab. Sumba Timur, Prov. NTT (Prioritas Kementerian/swakelola);
    • Penyusunan Rencana Pengembangan Masyarakat SP Lokasi Lito SP. 1, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo (Pola Nelayan/Prioritas Ditjen):
    • Dukungan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
  5. Laporan Kegiatan dan Pembinaan a. Evaluasi/Laporan Kegiatan.
  6. Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi
    • Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknik/Program;
    • Perawatan Kendaraan Roda 4;
    • Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL);
    • Pembinaan Kepegawaian dan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian;
    • Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi;
    • Keperluan Sehari-hari Perkantoran;
    • Administrasi dan Kegiatan PPK/KPA Satker Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangán Kawasan Transmigrasi;
    • Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan,  
    • Perawatan Kendaraan Roda 2;
    • Pemeliharaan Sarana Kantor.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan perwujudan kawasan transmigrasi, berupa :

  1. Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  2. Rencana Teknis Satuan Permukiman.

KEGIATAN PENYEDIAAN tANAH TRANSMIGRASI

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi bertanggungjawab terhadap kegiatan Penyediaan Tanah Transmigrasi yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di pusat meliputi:

  1. Fasilitasi Pengadaan Tanah
    • Fasilitasi pengadaan tanah;
    • Pencermatan lokasi transmigrasi;
    • Fasilitasi pelepasan kawasan hutan.
  2. Identifikasi dan Penataan tanah
    • Fasilitasi identifikasi dan penataan tanah;
    • ldentifikasi penggunaan dan pemilikan tanah di kawasan transmigrasi;
    • Penataan penggunaan dan pemilikan tanah di kawasan transmigrasi.
  3. Pengelolaan Pertanahan
    • Fasilitasi pengurusan HPL (Pokja dengan Kementerian ATR/BPN),
    • Inventarisasi data usulan HPL: Pemeliharaan tanah HPL.
  4. Dokumentasi Pertanahan
    • Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan Transmigrasi 5 Kabupaten;
    • Pengumpulan dan pengolahan data pertanahan Transmigrasi dalam rangka mendukung kebijakan satu petafone map,
    • Penyusunan data spasial penyediaan tanah Transmigrasi di Prov. Maluku Utara dalam rangka mendukung one map.
  5. Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi
    • Administrasi Direktorat;
    • Pengelolaan Administrasi Kepegawaian,
    • Penyusunan RKAKL)
    • Pengelola DIPA
    • Dukungan Administrasi;
    • Layanan Pimpinan;
    • Pemeliharaan Peralatan Kantor
    • Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran;
    • Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Adapun kegiatan Penyediaan Tanah Transmigrasi yang dilaksanakan di daerah yaitu melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan meliputi:

  1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyediaan Tanah Transmigrasi;
  2. Penyediaan Lahan;
  3. Pengurusan dan Pemeliharaan HPL.

KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi bertanggungjawab terhadap kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di pusat meliputi:

  1. Pembukaan Lahan
    • Penyiapan Lahan Dalam Rangka Mendukung Penempatan,
    • Bantuan Teknis Penyiapan Lahan Permukiman Transmigrasi;
    • Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Lahan Permukiman Transmigrasi.
  2. Pembangunan Jalan
    • Bantuan Teknis Penyiapan Prasarana Permukiman Transmigrasi;
    • Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Prasarana Permukiman Transmigrasi.
  3. Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih (SAB)
    • Bantuan Teknis Penyiapan Sarana Permukiman Transmigrasi;
    • Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Sarana Permukiman Transmigrasi;
    • Bantuan Teknis dalam Rangka Kelayakan Permukiman;
    • Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Kelayakan Permukiman;
    • Penyusunan Data Base Peta Perwujudan Ruang. Pembangunan Sarana Penerangan Listrik yang Dibangun
  4. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
    • Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi
    • Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
  5. Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi
    • Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2017;
    • Perawatan Peralatan Perkantoran;
    • Administrasi dan Kegiatan PPK/KPA Satker Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
    • Pengelolaan Arsip Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
    • Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2017,
    • Rapat Evaluasi Akhir Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2017.
    • Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat;
    • Penyusunan Usulan Program Tahun 2018;
    • Penyusunan Indeks Standar Biaya Khusus (ISBK) Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2018;
    • Pembinaan Kapasitas Mental Pegawai Direktorat Pembangunan permukiman Transmigrasi Tahun 2017;
    • Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

KEGIATAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk bertanggungjawab terhadap kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di pusat meliputi:

  1. Penyiapan Calon Transmigran (Catrans) dan Penduduk Setempat
    • Pemantauan pelaksanaan pendaftaran dan penduduk setempat,
    • Pemantauan penyiapan dan pelaksanaan pelatihan calon transmigran;
    • Peningkatan kapasitas catrans motivator,
    • Dukungan pelaksanaan peningkatan ketrampilan catrans.
  2. Pengepakan pengiriman pengangkutan barang
    • Pengendalian pelayanan perpindahan dan pendistribusian perbekalan;
    • Monitoring pemberangkatan transmigran dan informasi angkutan transmigran;
    • Fasilitasi pelayanan pengangkutan transmigran.
  3. Penyiapan Perpindahan Transmigrasi
    • Penyerasian alokasi perpindahan dan penempatan,
    • Temu teknis penataan persebaran penduduk di Pulau Jawa;
    • Monitoring kesiapan perpindahan;
    • Rapat koordinasi pemantapan program perpindahan dan penempatan.
  4. Penataan dan Adaptasi
    • Fasilitasi penempatan transmigran;
    • Monitoring adaptasi pasca penataan Tahun 2016 (t+1);
    • Koordinasi penataan dan adaptasi.
  5. Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi
    • Administrasi kegiatan;
    • Pembinaan administrasi kepegawaian dan dukungan kepegawaian,
    • Program Kerja Direktorat, LAKIP, Laporan Bulanan, RKA-KL, SAI dan BMN;
    • Administrasi pengelolaan DIPA
    • Pemeliharaan barang inventaris kantor
    • Operasional perkantoran pimpinan.

Adapun kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang dilaksanakan di daerah meliputi melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan :

  1. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran;
  2. Pengerahan dan Perpindahan Transmigran;
  3. Perbekalan Transmigran Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran;
  4. Pengerahan dan Perpindahan Transmigran;
  5. Perbekalan Transmigran;
  6. Pelatihan Calon Transmigran;
  7. Perpindahan dan Penempatan Transmigran;
  8. Pencatatan Penetapan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
  9. Penanganan Masalah Transmigrasi;
  10. Evaluasi Pasca Penataan;
  11. Bimbingan Teknis Perpindahan dan Penempatan.