Upacara Sumpah Pemuda : "Transmigran Muda Mampu Jadi Usahawan dan Inovator Baru "

Selasa, 31 Oktober 2017

Jakarta - Peringatan Sumpah Pemuda  menjadi momentum bagi desa untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam membangkitkan perekonomian desa. Khususnya di kawasan transmigrasi, keberadaan dana desa diharapkan dapat menstimulasi munculnya usahawan muda baru.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya ingin pemuda lebih berperan dalam membangkitkan perekonomian di desa melalui empat program prioritas Kemendes PDTT. Terutama di kawasan transmigrasi, Anwar berharap keberadaan dana desa dapat menstimulasi lahirnya usahawan dan inovator muda.

Salah satu afirmasi yang dilakukan adalah dengan mendorong munculnya program unggulan kawasan dan usaha-usaha dalam bentuk Bumdes.  "Kita berharap keberadaan dana desa dapat mendorong lahirnya para usahawan dan inovator muda dari kawasan transmigrasi," kata anwar, usai menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di lapangan Kantor Kemendesa PDTT, Kalibata, Jakarta, Senin (30/10).

Catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Anwar  menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II Tahun 2017, perekonomian Indonesia tumbuh 5,01 persen dibandingkan triwulan II Tahun 2016.

Selain itu, meningkatnya GDP Nasional Indonesia menempatkan Indonesia pada urutan ke-15 di dunia. Bahkan diprediksi pada Tahun 2050 akan menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, bersama China, Amerika, dan India.

"Kondisi ini menunjukkan peluang besar untuk bersama membangun Indonesia," ujarnya.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan Indonesia adalah dengan meningkatkan aspek pemerataan pembangunan, dengan menetapkan pembangunan desa sebagai fokus dan lokus utama.

Dalam hal ini, kata Anwar, komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan desa salah satunya adalah dengan terus meningkatkan jumlah Dana Desa setiap tahun terhitung sejak tahun 2015 – 2017 dengan total mencapai 127,74 Triliun rupiah.

Program ini menjadi satu-satunya program di dunia dan perlu untuk diawasi bersama.  "Para Pemuda yang tersebar di seluruh pelosok negeri diharapkan dapat menjadi pionir di setiap desa yang ikut aktif mengawasi dana desa mewakili masyarakat," tegas Anwar.

Anwar menambahkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibentuk dengan semangat mengawal perwujudan Nawacita ke-3. Selain mengawal pembangunan di 74.910 Desa, Kementerian ini juga bertugas untuk meningkatkan kualitas pembangunan di 122 Daerah Tertinggal, 41 Kabupaten/kota Perbatasan, 67 Kabupaten Pulau/Kecil Terluar dan 619 Kawasan Transmigrasi.

"Selain itu, masih ada kabupaten rawan bencana, rawan konflik dan rawan pangan yang juga perlu diintervensi," tutur sekjen.

 

Mengisi Kemerdekaan

 

Dihadapan para peserta upacara yang terdiri dari jajaran pejabat dan pegawai Kemendes PDTT, Anwar mengatakan bahwa Indonesia patut berbangga memiliki sejarah kuat pada para pemudanya. Sumpah Pemuda bukan hanya diikrarkan oleh para pemuda yang berbeda tempat tinggal, namun juga berbeda, bahasa, suku, ras, agama, dan kebudayaan.

Para pemuda di era perjuangan menyisihkan perbedaan untuk mengusung kebutuhan Indonesia pada Kesatuan dan Persatuan. "Hal inilah yang paling perlu untuk diingat oleh seluruh generasi muda saat ini, karena sesungguhnya mementingkan kepentingan kelompok hanya dapat memecah belah dan menghancurkan bangsa," papar anwar.

Anwar mengatakan, peran pemuda di era kemerdekaan memiliki tantangan tersendiri. Terutama tantangan untuk mengawal Indonesia mulai memasuki momentum emas.

Di mana jumlah angkatan usia produktif melimpah dan didominasi oleh generasi muda. Saat ini, jumlah usia produktif Indonesia mencapai 170 juta jiwa dari 250 juta jiwa total penduduk Indonesia.

"Angka tersebut lebih besar dari jumlah populasi gabungan Malaysia, Singapura, Australia, dan Thailand," ungkapnya.

Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, apalagi pada Tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia diprediksi meningkat menjadi 305 Juta jiwa dan 64 persen diantaranya merupakan penduduk usia produktif.

"Kondisi ini perlu kita manfaatkan secara optimal seperti yang telah dilakukan oleh Jepang pada Tahun 1950an, Korea pada Tahun 1970an dan China pada Tahun 1990an," papar Sekjen. ****