25 Juta Penduduk Hidup Mandiri di Kawasan Transmigrasi

Jumat, 05 Januari 2018

Jakarta - Sebanyak 25 Juta penduduk Indonesia telah hidup mandiri di kawasan transmigrasi. Para transmigran mampu mengembangkan kehidupan sosial ekonomi dengan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja di kawasan transmigrasi.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengatakan terdapat sejumlah capaian positif sepanjang 67 tahun program transmigrasi berjalan.  "Diantaranya, program transmigrasi telah berhasil membangun 3.608 Satuan Permukiman di 619 kawasan transmigrasi," kata Anwar saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-67, di kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, Selasa (12/12).

 

Dimana sebagian telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru berupa 1.183 desa definitif dan sebanyak 385 eks Satuan Permukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota kecamatan. Bukan hanya itu, 2 kawasan transmigrasi juga telah menjadi ibukota provinsi dan 104 sebagai ibukota kabupaten. 

 

"Sebanyak 25 juta penduduk Indonesia telah hidup mandiri di kawasan transmigrasi," sebut Anwar.

 

Kedepan, kata Anwar, masih banyak tantangan-tantangan pembangunan transmigrasi yang  semakin berat.  Diantaranya masih sulitnya mendapatkan lahan yang benar-benar Clear and Clean dan terbatasnya dukungan APBN. 

 

Selain itu, hingga akhir 2019, berdasarkan RPJMN 2015-2019, Kemendes PDTT mendapat amanah untuk mengembangkan 144 kawasan yang fokus di 72 Satuan Permukiman dan 20 Kawasan Perkotaan Baru. 

 

Anwar menambahkan, transmigrasi juga menjadi salah satu pelopor dalam mensukseskan kebijakan Reforma Agraria. "Oleh karena itu, Saya minta kepada seluruh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar terus meningkatkan kualitas kerjanya," seru Sekjen

 

Menurut Sekjen, kunci utama dalam menyukseskan program transmigrasi adalah dengan memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha. "Kita harus mampu meyakinkan semua pihak bahwa transmigrasi tetap menjadi alternatif kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan nasional," tegas Sekjen.

 

Di akhir sambutan, Anwar meminta seluruh aparat dan staf di jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya penyelenggara urusan ketransmigrasian, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pertama, untuk meningkatkan kedisiplinan kerja.

 

"Laksanakan semua tugas dan beban kerja secara profesional, agar tercipta budaya kerja birokrasi yang efektif dan produktif," tegasnya.

 

Kemudian sebelum menutup tahun 2017,  kata Anwar, semua pekerjaan harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan secara tuntas. Begitu juga mengawali Tahun 2018, agar menyiapkan seluruh sumber daya, baik aparat, perangkat kerja, sarana pendukung lainnya.

 

Ia berharap momentum Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-67 dapat menjadi titik awal baru untuk memperkukuh peran transmigrasi sebagai salah satu instrumen mewujudkan Nawacita ke-3, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu "Transmigrasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan bimbingan kepada kita semua," tutupnya. ***