Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Berbasis Online Bidang PKP2Trans Tahun 2018

Senin, 02 April 2018


Jakarta – Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 26 Maret 2018 telah melaksanakan Bimbingan Teknis E-Pelaporan dengan peserta Satker Daerah di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah. Bimbingan teknis berbasis online ini bertujuan agar data yang diperoleh akurat, cepat, dan realtime. Bimbingan Teknis ini dimaksudkan agar Satker Pusat dan Daerah dapat memberikan data tentang Progres Realisasi Fisik Keuangan dan informasi data Pengadaan Barang dan Jasa penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang PKP2Trans.

Acara Bimbingan Teknis ini dihadiri oleh 68 Satker terdiri dari 5 Satker Pusat, 25 dari Satker Provinsi, dan 43 dari Satker Kabupaten. Selain dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Pembangunan BAPPENAS dan Direktorat Sistem Penganggaran, DJA, Kementerian Keuangan.

Para peserta Bimbingan Teknis ini mendapat arahan pengoperasian aplikasi oleh Tenaga Ahli yang bekerjasama dengan Ditjen PKP2Trans, mereka diajarkan bagaimana untuk mengisi data realisasi progres fisik keuangan mengacu pada Form POPK yang harus mereka isi agar setiap progres dapat termonitor dengan baik. Dari beberapa Satker Daerah yang sudah mengoperasikan aplikasi E-Pelaporan ini, terdapat Satker Daerah yang mendapat predikat sebagai Satker yang “paling rajin” dalam updating data yaitu, Satker Daerah Provinsi Gorontalo dan sekaligus sebagai Satker yang paling tinggi penyerapan realisasi anggaran.

Selama 2 hari Bimbingan Teknis berlangsung diharapkan para peserta pusat dan daerah mampu untuk meningkatkan kemampuannya sehingga keberlangsungan progress secara berkala dapat terus termonitor dengan baik dan juga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya baik untuk Satker Pusat maupun Satker Daerah. (setditjen)