Membangun Kawasan Transmigrasi dengan Investasi

Jumat, 10 Agustus 2018

                                                                                                                       (Mendes PDTT.dok.humaskemendesa)


Jakarta – Melalui pelatihan transmigran dengan penduduk di kawasan transmigrasi dibekali kemampuan berkebun, berternak dan bercocok tanam dengan lahan yang mereka punya. Memungkinkan para transmigran dapat hidup dilingkungannya dengan segala usaha yang mereka lakukan, apalagi dengan adanya perusahaan yang ingin melakukan investasi di kawasan transmigrasi tersebut.

Dalam acara forum komunikasi kemitraan badan usaha yang bertema Peningkatan Investasi melalui Sinergitas Kemitraan Dalam Rangka Mempercepat Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Acara tersebut dihadiri dan dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi M. Nurdin. Ia menyebut “Sedikitnya 58 perusahaan siap mengembangkan bisnis di kawasan transmigrasi yang tersebar di 13 provinsi, dengan total nilai investasi Rp13 triliun. “ ujan Dirjen PKTrans.

Pada kesempatan yang sama, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meminta kepada kepala daerah agar mendukung masuk dunia usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi tersebut akan meningkat dan membuat penduduk setempat dapat merasakan manfaatnya. “Apalagi akan ada Rp13 triliun potensi investasi yang tentunya tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari daerah. Ini kesempatan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan di daerah," katanya.

Dirjen PKTrans pun menyebut bahwa sebanyak 58 perusahaan sudah siap menginvestasikan modal untuk pembangunan kebun dan sarana prasarana. Angka tersebut belum badan usaha yang terlah berjalan usahanya di kawasan transmigrasi sebanyak 18 badan usaha dan apabila digabungkan maka nilai investasinya bisa dua kali lipat.

Lebih lanjut, Nurdin menyampaikan terkait penyebaran usaha yang akan dilakukan oleh 58 badan usaha di 13 propinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

"Penyebaran terbanyak ada di kaltim sebanyak 16 badan usaha. Penyebaran mitra-mitra kita ini sudah kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.

Dalam data rekap izin pelaksanaan transmigrasi (IPT), M Nurdin menyebutkan bahwa dari 58 badan usaha tersebut terdapat enam badan usaha masih berlaku izinnya, sembilan badan usaha dengan naskah kesepahaman bersama, 15 badan usaha melakukan pengajuan IPT baru, 10 badan usaha melakukan pengajuan perpanjangan IPT, dan 18 badan usaha habis masa berlaku izin.

"Kita akan terus mendorong percepatan perizinan ini bisa segera terealisasi agar usahanya mulai berjalan karena nantinya akan berdampak pada peningkatkan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan harga plasma," katanya.