KOORDINASI DAN EVALUASI KERJA SAMA ANTARPEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Jumat, 10 Agustus 2018

Pada tanggal 25 dan 26 Juli 2018 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) menyelenggarakan rapat Koordinasi Dan Evaluasi Kerja Sama Antarpemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi di Operational Room Gedung utama Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata no.17 Jakarta selatan.

Pada kesempatan rapat tersebut Dirjen PKP2Trans yang diwakili oleh sekretaris Ditjen PKP2Trans menyampaikan bahwa, Pembangunan transmigrasi yang berbasis Kawasan merupakan  salah satu dari skema pembangunan pusat pertumbuhan yang tidak hanya berbasis spasial dan komoditas unggulan tetapi juga secara bersamaan memberdayakan masyarakat di kawasan tersebut agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang mumpuni dan penikmat manfaat dari hasil pembangunan itu. 

Dalam kaitan ini kehadiran program transmigrasi diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan pembangunan bangsa melalui upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kita juga menyadari bahwa potensi sumber daya ekonomi, berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal masing–masing wilayah di Indonesia adalah modal dasar untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Merupakan komitmen Pemerintah untuk membangun seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis ruang dan komoditas unggulan. Dengan demikian persebaran penduduk merupakan konsekuensi logis yang perlu ditata untuk tertarik ke pusat-pusat pertumbuhan tersebut.

sumber daya alam yang melimpah di suatu wilayah dan sumber daya manusia yang potensial di wilayah lain akan menjadi efektif dan produktif setelah keduanya dipertemukan dan didukung oleh penyediaan sumber daya modal.

Kebijakan nasional secara makro untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskan melalui “Koridor Ekonomi”. Semua kepentingan baik pemerintah, pemda, masyarakat, dan dunia usaha diwadahi dalam koridor ini dan transmigrasi sebagai salah satu elemen pembangunan berbasis spasial dan kependudukan dapat menjadi salah satu tulang punggung koridor ekonomi tersebut. Artinya semua potensi tersebut di atas telah, sedang dan akan mampu dipertautkan dalam penyelenggaraan transmigrasi. 

Sebuah realitas yang tidak terbantahkan, bahwa penyelenggaraan transmigrasi telah mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Bahkan telah mampu mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru, berupa pembentukan desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi baru. Sampai dengan saat ini  telah terbentuk 2 provinsi baru yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat, 103 kabupaten/kota, 382 permukiman transmigrasi menjadi ibu kota kecamatan, 1.183 permukiman transmigrasi menjadi desa difinitif dan jumlah eks permukiman transmigrasi mencapai 3.330 permukiman.

 

Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi, kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, telah  memberikan peran yang semakin strategis kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program transmigrasi. Jika sebelumnya peran Pemerintah amat dominan, maka dengan Undang-Undang ini peran pemerintah daerah lebih dipertegas sejak tahap perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaannya hingga proses monitoring dan evaluasinya.

 

Mengingat transmigrasi bersifat lintas sektor dan lintas daerah, maka pengelolaannya tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi) memiliki peran penting sebagai fasilitator, mediator, motifator dan regulator terjalinnya kerja sama antardaerah di bidang transmigrasi.

 

Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu mata rantai kegiatan multi sektor dan multi daerah yang berada di ruang yang sama, yaitu kawasan/ lokasi transmigrasi sehingga memerlukan suatu titik temu. Dengan kata lain transmigrasi adalah proses mempertemukan pengelolaan sumber daya modal, sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam ruang yang sama. Proses pengintegrasian inilah yang menjadikan program transmigrasi unik dan menarik. Oleh karena itu, penyelenggaraan transmigrasi amat memerlukan dukungan seluruh stakeholders terutama pemerintah provinsi/ kabupaten dan kota.

 

Pada pasal 130 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, tertulis bahwa pelaksanaan transmigrasi merupakan proses pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah. Untuk mengatur mekanisme kerja sama tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antarpemerintah Daerah.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi bagi pemda, K/L, dan masyarakat dalam menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah.  

 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian selain mengamanatkan peran pemerintah daerah yang semakin besar juga mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi harus dilaksanakan berbasis kawasan.

Pembangunan berbasis kawasan menjanjikan efisiensi dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, pendekatan pembangunan berbasis kawasan dapat memastikan bahwa pihak yang memperoleh manfaat terbesar atau menikmati pembangunan transmigrasi adalah masyarakat di kawasan tersebut untuk kemudian berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. 

 

Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemda Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta yang telah melaksanakan program transmigrasi dengan sharing dana APBD ke Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara dengan membangun rumah dan  sarana air bersih serta memberikan bantuan perbekalan bagi transmigran dan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut dapat diikuti oleh pemda provinsi/kabupaten/kota lain agar cita-cita kita untuk membangun daerah, mensejahterakan rakyat dan memperkokoh NKRI dapat terwujud.

 

Pada tahun 2018 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memprogramkan 1.275 KK yang di alokasikan untuk transmigran penduduk setempat (TPS) sebanyak 798 KK dan transmigran penduduk asal (TPA) sebanyak 477 KK yang akan ditempatkan pada 24 kawasan, 36 kabupaten/kota di 11 provinsi daerah tujuan, dengan jumlah 35 naskah perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah provinsi asal dengan provinsi tujuan dan 125 naskah perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota daerah asal dengan kabupaten/kota tujuan.

Perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antarpemerintah daerah pada dasarnya merupakan legalitas dari pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan perpindahan transmigrasi yang dilakukan adanaya kepentingan bersama antar pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan, dimana perjanjian tersebut disusun dan dilaksanakan bersama untuk kepentingan bersama, melalui kebersamaan tersebut diharapkan transmigrasi dapat memberikan manfaat bersama bagi daerah asal, daerah tujuan dan kepentingan nasional.