Arahan Presiden Jokowi atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017

Jumat, 05 Januari 2018

Bogor – Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Institusi Pemerintahan dan Lembaga di Istana Bogor, memberikan arahan kepada Pejabat Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik, arahan dimaksud disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nomor 301/SJ-KDPDTT/12/2017, tanggal 7 Desember 2017. Adapun pokok-pokok arahan itu dimaksud sebagai berikut :

1.    Kementerian dan Lembaga agar dapat menjaga kepercayaan Masyarakat dan tidak diperbolehkan terjadinya penyimpangan satu rupiah pun;

2.    Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) agar menjadi perhatian walaupun hal itu merupakan kegiatan yang rutin setiap tahunnya;

3.    Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan prestasi namun merupakan kewajiban dan menjadi standar bagi Kementerian dan Lembaga. Kementerian dan Lembaga yang sudah mendapatkan predikat WTP agar mempertahankan dan yang belum mendapatkan agar meningkatkan kinerjanya;

4.    Agar K/L membangun Sistem E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement;

5.    Semua Kementerian dan Lembaga diwajibkan untuk terbuka dan membangun kerja sama yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)

Demikianlah arahan dari Presiden Republik Indonesia, agar menjadi perhatian kita bersama.

BERITA TERBARU

Wednesday, 19 September 2018
                                                                                                             (tribunpontianak.co.id/m wawan gunawan) Jakarta  - Sebagai anak kandung dari program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah sejak lama, anak-anak transmigran yang berhimpun di Perhimpunan
Wednesday, 19 September 2018
Jakarta  – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong revitalisasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Pawonsari di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, melalui
Wednesday, 19 September 2018
Jakarta- Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, penerapan program transmigrasi merupakan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan