Arahan Presiden Jokowi atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017

Jumat, 05 Januari 2018

Bogor – Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Institusi Pemerintahan dan Lembaga di Istana Bogor, memberikan arahan kepada Pejabat Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik, arahan dimaksud disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nomor 301/SJ-KDPDTT/12/2017, tanggal 7 Desember 2017. Adapun pokok-pokok arahan itu dimaksud sebagai berikut :

1.    Kementerian dan Lembaga agar dapat menjaga kepercayaan Masyarakat dan tidak diperbolehkan terjadinya penyimpangan satu rupiah pun;

2.    Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) agar menjadi perhatian walaupun hal itu merupakan kegiatan yang rutin setiap tahunnya;

3.    Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan prestasi namun merupakan kewajiban dan menjadi standar bagi Kementerian dan Lembaga. Kementerian dan Lembaga yang sudah mendapatkan predikat WTP agar mempertahankan dan yang belum mendapatkan agar meningkatkan kinerjanya;

4.    Agar K/L membangun Sistem E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement;

5.    Semua Kementerian dan Lembaga diwajibkan untuk terbuka dan membangun kerja sama yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)

Demikianlah arahan dari Presiden Republik Indonesia, agar menjadi perhatian kita bersama.

BERITA TERBARU

Friday, 25 May 2018
Jakarta - Zaman now teknologi berkembang dengan pesat seiring dengan berubahnya berbagai kebutuhan yang tidak ada habisnya, bertepatan dengan ulang tahun Menteri Desa Pembangunan
Friday, 25 May 2018
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Jawa Tengah  pada tanggal 14 – 15 Mei 2018 telah menyelenggarakan rapat Evaluasi dan Pemantapan Program Perpindahan dan Penempatan
Friday, 06 April 2018
Sebanyak 10 provinsi dan 23 kabupaten sepakat berkomitmen dalam perencanaan kawasan transmigrasi. Dukungan ini dinyatakan dalam Berita Acara Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi