Mewujudkan Komitmen Stakeholder Dalam Perencanaan Kawasan Transmigrasi Melalui Advokasi Ketransmigrasian

Jumat, 06 April 2018

Sebanyak 10 provinsi dan 23 kabupaten sepakat berkomitmen dalam perencanaan kawasan transmigrasi. Dukungan ini dinyatakan dalam Berita Acara Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi Wilayah Barat yang diselenggarakan di Padang pada tanggal 22 Maret 2018.


Sepuluh provinsi yang menyatakan komitmennya terdiri dari Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan dua puluh tiga kabupaten terdiri dari kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bener Meriah, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Bangka Barat, Dharmasraya, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Ketapang, Kubu Raya, Gunung Mas, Barito Timur, Lamandau dan Tanah Bumbu.

  Acara tersebut dihadiri oleh Plt Dirjen PKP2Trans, para pejabat Eselon II, III, IV dan staf terkait dilingkungan Ditjen PKP2Trans, para narasumber terkait, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian serta Bappeda atau Badan yang mengurusi tata ruang wilayah kabupaten terkait.

Dalam arahannya, Plt Dirjen PKP2Trans R. Hari Pramudiono menyampaikan bahwa UU dan PP ketransmigrasian telah secara nyata memberikan gambaran tahapan pelaksanaan kegiatan transmigrasi secara sistematis. Mulai dari proses identifikasi potensi, pencadangan tanah, perencanaan dan penetapan kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan serta kerjasama antar Pemerintah Daerah Asal dan Daerah Tujuan. Transmigrasi merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dan menyentuh kepentingan masyarakat, oleh karena itu diharapkan adanya peran serta masyarakat pada setiap tahapan tersebut.

Menurut Hari, masih ada tahapan-tahapan yang tidak mengikutsertakan masyarakat seperti kegiatan penyusunan dan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sehingga pada pembangunan kawasan transmigrasi masyarakat banyak yang keberatan karena ada hak-hak yang bersangkutan tidak dipenuhi. Akibatnya, setelah pembangunan dan penempatan transmigran seringkali lebih banyak komplain dari masyarakat. Pelibatan masyarakat mutlak dilakukan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Jika sejak awal masyarakat sudah terlibat, maka mereka akan memahami dan bahkan akan membantu ketika dalam pelaksanaan dijumpai adanya hambatan. Pelibatan masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan advokasi kawasan transmigrasi.

Advokasi Kawasan Transmigrasi adalah suatu proses komunikasi yang terencana untuk mendapat dukungan dan keputusan pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan kawasan transmigrasi. Tujuannya adalah agar masyarakat meyakini bahwa salah satu alternatif untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi.

Untuk itu, paling tidak ada dua kegiatan advokasi yang harus dilaksanakan. Pertama, sebelum penyusunan RKT untuk membangun kesepakatan tentang dibangun atau tidaknya kawasan transmigrasi. Pada kegiatan advokasi tahap pertama ini dilaksanakan setelah dilakukan identifikasi potensi, dan jika disepakati dilanjutkan dengan kegiatan pencadangan tanah sebagai dasar penyusunan RKT. Kedua, setelah RKT ditindak-lanjuti dengan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Kegiatan advokasi kedua ini merupakan konfirmasi ulang untuk membangun kesepakatan tentang tindak lanjut pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pada kegiatan advokasi kedua ini, masyarakat perlu diajak bicara tentang rencana investasi, asal transmigran yang akan dihadirkan melalui kerjasama antar daerah, dan penyusunan rencana detail pembangunan serta langkah-langkah untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan.

Satu hal yang harus dipahami bersama adalah bahwa ketika RKT ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi, dukungan anggaran pembangunan dan pengembangannya bukan hanya dari APBN Kemendes, PDT, dan Transmigrasi, tetapi dapat bersumber dari APBN Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, terutama kalangan dunia usaha. Oleh karena itu menurut Hari, semua pihak harus kreatif dan inovatif mengadvokasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengintegrasikan dengan program-program Kementerian/Lembaga lain, program pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta mengikutsertakan dunia usaha sebagai mitra pembangunan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta daerah yang termasuk dalam 25 Kawasan dari 53 Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan pada tahun 2018. Untuk 28 Kawasan sisanya, akan diadvokasi kembali pada tanggal 12 April 2018 bertempat di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan diselenggarakannya kegiatan Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi Wilayah Barat ini diharapkan adanya kontribusi positif terhadap upaya penyempurnaan tata kelola pelaksanaan transmigrasi yang lebih realistis dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik masyarakat di daerah tempatan maupun masyarakat daerah asal lainnya. Sehingga diharapkan kawasan transmigrasi yang ditetapkan dapat menjadi komitmen bersama, sehingga pembangunan transmigrasi tahun 2019 dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

BERITA TERBARU

Friday, 16 March 2018
Jakarta – Menurut laman sintangpos.com, Pemkab Sintang pada tahun 2018 di Nagan Baya akan membangun 50 unit rumah transmigrasi setempat dan semua
Wednesday, 14 March 2018
Jakarta - Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kantor Pertanahan Katingan, memberikan sebanyak 850 sertifikat hak milik tanah gratis, kepada warga
Wednesday, 14 March 2018
Jakarta – Pada tahun 2018 warga Sukoharjo  sudah mendaftarkan  ke kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) untuk program