KEMENDES PDTT : “2019 PERKUAT REFORMASI BIROKRASI”

Rabu, 16 Januari 2019

Jakarta – Dalam memulai perjalanan 2019, pada kesempatan ini Kementerian Desa, Pdt dan Transmigrasi menggelar acara silaturahmi dengan semua pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Desa, Pdt dan Transmigrasi. Tidak terkecuali Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo bersilahturahIm dengan seluruh pegawai Kemendes PDTT, Selasa (8/1). Silaturahim ini diselenggarakan sebagai momentum penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT dan sekaligus mengawali kegiatan Tahun 2019 dengan penuh semangat dan kerja keras bersama. Tujuannya silahturahim ini yakni membangun semangat kebersamaan antara Pimpinan dengan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Desa PDTT untuk mewujudkan Birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu juga dimaksudkan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan menyelaraskan capaian dan program kementerian demi pembangunan berkelanjutan.

Mendes PDTT juga mengapresiasi bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 2019, sasaran pembangunan desa dalam hal pengentasan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri telah terlampaui.

"Presiden di Trenggalek menyampaikan tingkat kepuasan tertinggi salah satunya program dana desa yang mencapai 85 persen. Memang masih banyak masalah. Namun dengan kerja keras kita semua, program ini bisa berjalan dengan baik. Pekerjaan belum selesai masih ada desa tertinggal walaupun target RPJM sudah terlampaui, kita harus terus kerja keras agar kemiskinan warga desa bisa terentaskan dan masyarakat desa juga terus semakin sejahtera," katanya.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendes PDTT meningkat menjadi 64,16 pada 2017 dari sebelumnya 63,79. Tata kelola arsip kementerian meningkat pesat dari sebelumnya peringkat 32 menjadi peringkat 6 pada 2017. Berdasarkan penilaian Ombudsman terkait standar pelayanan berada di zona hijau pada 2018.

Nilai akuntabilitas kinerja juga meningkat menjadi 61,79 pada 2017 dari sebelumnya 60,95. Pada 2017, opini yang dirilis BPK menunjukkan Kemendes PDTT berhasil mempertahankan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kinerja penganggaran meningkat pada 2018 menjadi 92,83 perseb dari sebelumnya 88 persen. Begitu pula dengan tunjangan kinerja naik dari 47 persen menjadi 60 persen.

"Serta sejumlah prestasi lainnya, prestasi ini merupakan buah dari komitmen, perjuangan dan kerja keras seluruh pegawai. Mari jadikan ini sebagai penyemangat untuk semakin produktif, berkelas, dan profesional pada tahun 2019. Atas nama kemendes saya ucapkan banyak terima kasih karena telah kerja keras di tahun 2018 yang dalam 4 tahun ini kita telah menunjukkan kinerjanya hingga Kemendes PDTT telah menjadi salah satu yang terbaik," mengakhiri.