RAPAT PENJARINGAN USULAN PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

Jumat, 29 Maret 2019


Jakarta – Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) melaksanakan Rapat Penjaringan Usulan Program PKP2Trans Tahun 2020 di Bengkulu pada tanggal 21-25 Februari 2019 dan Makassar pada tanggal 19-22 Maret 2019. Rapat tahunan ini dilaksanakan untuk menjaring usulan calon lokasi transmigrasi dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam arahannya Dirjen PKP2Trans mengharapkan Satker Daerah dalam mengusulkan calon lokasi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung baik teknis maupun administrasi agar usulan tersebut dapat diprogramkan.

Setiap calon lokasi yang diusulkan harus memenuhi kriteria kelayakan program sebagai berikut :

1.    Diusulkan oleh Pemerintah Provinsi

2.    Masuk dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi baik dalam daftar 144 kawasan transmigrasi ataupun Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan    Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3.    Didukung dengan SK HPL atau sekurang-kurangnya dalam proses sampai dengan Kanwil BPN (telah dilakukan pengukuran Kadastral).

Dapat menunjukan dokumen perencanaan berupa (1) Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), (2) Rencana Satuan Pemukiman Transmigrasi (RTSP), dan (3) Rencana Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi yang diperlukan.


Dari Rapat Penjaringan yang telah dilaksanakan terjaring sebanyak 86 Calon Lokasi Transmigrasi pada 74 Kawasan Transmigrasi di 74 Kabupaten pad 21 Provinsi dengan potensi penataan persebaran penduduk sebanyak 15.874 KK yang terdiri dari 6.554 KK pada lokasi Sisa Daya Tampung (SDT), 3.130 KK pada SP-Baru, 963 KK pada SP-Pugar dan 5.227 KK masyarakat transmigrasi peneriman manfaat dari SP-Tempatan.

Setiap lokasi transmigrasi yang dibangun harus berbasis kawasan dan pembangunan transmigrasi dilakukan tidak lagi berfokus pada perpindahan penduduk tetapi lebih kepada penataan ruang sebagai bagian dari pengembangan wilayah. Dalam 20-30 tahun ke depan, kawasan transmigrasi yang dibangun diharapkan dapat berkembang menjadi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).