Rapat Sinergitas Program Pembangunan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi Melalui Pola Sharing APBD 2020

Kamis, 09 Mei 2019

Jakarta – Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi telah melaksanakan Rapat Sinergitas Program Pembangunan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi Melalui Pola Sharing APBD 2020, pada tanggal 22-24 April 2019 di Grand Dafam, Yogyakarta. Rapat rutin tahunan ini dilaksanakan sebagai lanjutan dari Rapat Regional Penjaringan Program PKP2Trans Tahun 2020 di Bengkulu dan Makassar. Setelah menjaring usulan program transmigrasi dari satuan kerja (Satker) daerah tujuan maka rapat ini bertujuan untuk mempromosikan potensi transmigrasi dan kriteria calon transmigran yang diinginkan dari daerah tujuan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendesa, PDT dan Transmigrasi RI, Anwar Sanusi, Ph.D dan dihadiri oleh Direktur Jenderal PKP2Trans, R Hari Pramudiono, SH, MM, para Pejabat Tinggi Pratama dan para Pejabat Administrator di lingkungan Ditjen PKP2Trans, Bupati Daerah Tujuan, serta perwakilan satker yang membidangi ketransmigrasian dari Provinsi dan Kab/Kota Daerah Asal.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendes PDTT menyampaikan bahwa transmigrasi merupakan jawaban tepat bagi persoalan kepadatan penduduk di Indonesia. Tak hanya masalah kepadatan penduduk saja, namun masalah desa tertinggal pun mampu dipecahkan melalui program ini.

Saat ini, menurut Anwar, transmigrasi sudah didesentralisasikan sehingga peran pemerintah pusat saat ini adalah membuat regulating dan facilitating terkait program transigrasi. Selain berkonsentrasi pada regulating dan facilitating, Kemendesa PDTT juga sedang fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan yang menghubungkan daerah pemukiman transmigrasi menuju jalan induk karena banyak jalan yang terputus.

“Data dan informasi yang diberikan harus sejelas mungkin, sehingga rapat ini bisa menghasilkan sesuatu yang akurat sebagai bahan untuk merampungkan semua permasalahan yang menghambat kesuksesan program ini,” kata Anwar.

Alokasi (kuota) penempatan Transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat semakin kesini semakin menurun, sedangkan animo dan pendaftar transmigrasi cukup banyak, maka diperlukan solusi dan kerja sama yang sinergi antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.