Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi Tahun 2019, Direktorat Penataan Persebaran Penduduk Adakan Koordinasi dengan Satker Daerah

Selasa, 12 Februari 2019

Jakarta - Dalam rangka mewujudkan kesamaan dan pemahaman dalam merealisasikan perpindahan dan penempatan sesuai target dan alokasi yang diprogramkan pada tahun 2019, Direktorat Penataan Persebaran Penduduk mengadakan Rapat Koordinasi Pemantapan Program Perpindahan dan Penempatan Tahun 2019 pada Selasa (29/1) lalu di Ruang Rapat Hotel Swiss Belresidence Jakarta Selatan.

Rapat yang dibuka oleh Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi (BPKT), Ir Danton Ginting Munthe MM, dihadiri oleh peserta pusat serta 21 satuan kerja (Satker) daerah asal dan daerah tujuan yang memperoleh program penempatan transmigrasi di tahun 2019.

Dalam sambutannya, Ir Danton Ginting, mengatakan bahwa pertemuan ini diarahkan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Tahun 2019 serta melakukan deteksi awal kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan.

“Sasaran program perpindahan dan penempatan transmigrasi tahun 2019 adalah sejumlah 1.465 KK, dan untuk merealisasikannya secara optimal diperlukan komitmen perbaikan dari kita semua dengan belajar dari kekeliruan kita di masa lalu,” ujarnya.

Untuk itu, sambungnya, Ditjen PKP2Trans telah mengeluarkan kebijakan bahwa penempatan transmigran dari daerah asal akan dilakukan pada awal bulan September 2019, yang artinya setiap Satker baik daerah asal maupun daerah tujuan untuk mulai menyiapkan hal-hal yang terkait dengan fasilitasi perpindahan dan penempatan agar tepat waktu dan tepat kualitas.

Sementara itu, Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Ir Anto Pribadi MM MMSI, saat memberikan arahan teknis kepada peserta rapat menjelaskan bahwa rapat ini akan dimanfaatkan sebagai forum sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait kebijakan-kebijakan peningkatan kualitas Penataan Persebaran Penduduk.

“Hal ini sangat penting karena segala sesuatu yang bersifat perubahan terhadap Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2019 akan berimplikasi kepada anggaran yang telah dialokasikan ke Satker Provinsi dan Kabupaten baik Daerah Asal maupun Daerah Tujuan,” ucapnya.

Adapun hasil Rapat yang dibagi dalam 2 (dua) desk ini antara lain merumuskan tentang tindak lanjut dan langkah-langkah yang perlu diambil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu daerah yang mendapat alokasi program penempatan transmigrasi wajib berkomitmen dan bertanggungjawab atas alokasi penempatan calon transmigran yang telah ditetapkan, serta pengajuan Siap Terima Penempatan (STP) Gubernur dengan batas akhir tanggal 16 Agustus 2019 wajib melampirkan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (KSAD) yang sudah ditanda tangani dan Hasil Penilaian Kelayakan dari Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi. (rin/tabarduk)

BERITA TERBARU

Tuesday, 12 February 2019
Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) telah menempatkan
Tuesday, 12 February 2019
Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi mengadakan Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2018 pada tanggal 17 s.d 20
Monday, 11 February 2019
Jakarta - Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi  (P3KTrans) Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si, MT bersama pejabat Eselon III, Eselon IV